Perancis Beralih ke Aplikasi Lokal untuk Rapat Pemerintah
Pergeseran dari Platform Asing ke Lokal
Pemerintah Perancis membuat langkah signifikan dengan memutuskan untuk menghentikan penggunaan platform konferensi video asal Amerika Serikat, seperti Microsoft Teams dan Zoom. Sebagai alternatif, mereka akan mengadopsi aplikasi lokal bernama Visio. Langkah ini diumumkan pada Senin, 27 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kedaulatan digital dan keamanan komunikasi pemerintah.
Keamanan dan Kedaulatan Digital
Menteri Pelayanan Publik dan Reformasi Negara, David Amiel, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan dalam komunikasi elektronik di kalangan pemerintah. Dengan menggunakan aplikasi buatan dalam negeri, Perancis berharap dapat mengurangi ketergantungan pada penyedia perangkat lunak asing, khususnya dari AS. Menurut Amiel, “Tujuan dari kebijakan ini adalah mengakhiri penggunaan solusi non-Eropa dan menjamin keamanan serta kerahasiaan komunikasi elektronik publik dengan mengandalkan alat yang kuat dan berdaulat.”
Visio: Solusi Digital Berbasis Dalam Negeri
Visio, platform konferensi video yang akan digunakan, dioperasikan di cloud berdaulat milik Outscale, yang merupakan anak perusahaan dari Dassault Systèmes, sebuah perusahaan perangkat lunak asal Perancis. Dengan demikian, semua data rapat pemerintah akan disimpan dan dikelola secara lokal, menghindari potensi risiko yang mungkin muncul dari penggunaan layanan luar negeri.
Platform Visio juga dilengkapi dengan fitur canggih, termasuk transkrip rapat berbasis kecerdasan buatan (AI) dan speaker diarization, yang memungkinkan identifikasi pembicara selama rapat. Teknologi ini dikembangkan oleh startup Perancis, Pyannote, yang menambah nilai tambah pada aplikasi tersebut.
Implementasi dan Uji Coba
Pemerintah Perancis telah melakukan uji coba Visio selama hampir satu tahun, dan saat ini, aplikasi ini telah digunakan oleh sekitar 40.000 pegawai negeri sipil. Rencananya, penggunaan Visio akan diperluas secara bertahap ke seluruh kementerian dan lembaga pemerintah hingga tahun 2027. Dengan langkah ini, platform ini diharapkan dapat menjadi solusi standar untuk semua rapat daring di lingkungan pemerintah Perancis.
Menariknya, meskipun penggunaan Visio akan menjadi standar bagi pemerintah, masyarakat umum dan perusahaan swasta masih diperbolehkan untuk menggunakan platform lain seperti Microsoft Teams atau Zoom. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperkuat kedaulatan digital, pemerintah Perancis tetap memberikan ruang bagi pilihan yang sudah ada di pasar.
Kekhawatiran dan Efisiensi Biaya
Kebijakan ini muncul pada saat meningkatnya kekhawatiran di kalangan negara-negara Eropa terkait ketergantungan berlebihan pada infrastruktur teknologi informasi yang berasal dari AS. Setelah beberapa gangguan layanan cloud yang terjadi pada tahun sebelumnya, banyak negara mulai meragukan keamanan dan stabilitas layanan dari penyedia asing.
Pemerintah Perancis juga mencatat bahwa migrasi ke platform Visio dapat menghemat biaya lisensi perangkat lunak. Diperkirakan, penghematan ini mencapai 1 juta euro per tahun (sekitar Rp 20 miliar) untuk setiap 100.000 pengguna. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga untuk efisiensi biaya di dalam tubuh pemerintahan.
Dengan keputusan ini, Perancis menunjukkan tekadnya untuk mengambil kembali kendali atas infrastruktur digital strategisnya. Meskipun belum ada informasi apakah negara-negara Eropa lainnya akan mengikuti jejak ini, kebijakan Perancis ini diakui sebagai salah satu langkah paling tegas di benua tersebut dalam upaya memperkuat kedaulatan digital.
Sumber: https://tekno.kompas.com/read/2026/01/28/13080017/perancis-pakai-aplikasi-lokal-untuk-rapat-pemerintah-tendang-zoom-dan-teams
